Anggaran BBM Cekak, KRI Terancam Mangkrak
Kamis, 12 Februari 2009 – 20:02 WIB
JAKARTA – Kapal perang milik TNI AL terancam tidak bisa berfungsi optimal dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia. Pasalnya, dari usulan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Minyak Pelumas (BMP) KRI sebesar Rp 533 miliar untuk tiga bulan, hanya dipenuhi 16,8 persennya saja atau Rp 90 miliar.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Kamis (12/2). Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga itu KASAL membeberkan tentang permasalahan dukungan logistik berupa BBM dan pelumas yang belum dapat memenuhi tugas operasi secara optimal karena jumlah alokasi yang kurang memadai.
“Sebagai gambaran, kebutuhan BBM dan pelumas TNI AL untuk melaksanakan operasi dan latihan serta kebutuhan di pangkalan. pada tri wulan pertama tahun 2009 mencapai Rp 533 miliar. Namun berdasar hasil rakor BMP tri wulan pertama tahun 2009 hanya mampu didukung Rp 90 miliar atau 16.8 persen. Dengan demikian, dukungan BBM dan BMP tidak akan mencukupi untuk mendukung kegiatan operasi maupun rutin, bahkan tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan pemeliharaan KRI dan pesawat udara di pangkalan,” tutur KASAL.
Pengganti Laksamana Slamet Soebijanto di pucuk pimpinan TNI AL ini menambahkan, bila alokasi anggaran BBM dan BMP tersebut tidak mendapatkan tambahan, maka kemungkinan risiko yang dihadapi adalah tidak terlaksananya operasi yang telah diprogramkan dan pemeliharaan alutsista tidak terlaksana secara optimal.
JAKARTA – Kapal perang milik TNI AL terancam tidak bisa berfungsi optimal dalam mengamankan wilayah perairan Indonesia. Pasalnya, dari usulan
BERITA TERKAIT
- Lihat, Sikap Mayor Teddy Saat Prabowo Memperkenalkannya ke Joe Biden
- Arogansi Ivan Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Berujung Bui, Ini Pelajaran!
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas untuk Hadapi Kecurangan & Penyimpangan
- BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Integritas dan Pengelolaan Risiko Demi Cegah Kecurangan
- Pengusaha yang Suruh Siswa Menggonggong Punya Kedekatan dengan Aparat? Kombes Dirmanto: Jangan Digiring
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN