Anggaran BBM Cekak, KRI Terancam Mangkrak

Dampaknya, tutur KASAL, frekwensi operasi akan berkurang sehingga kemampuan mengamankan wilayah berkurang dan berpotensi menimbulkan kerawanan seperti pelanggaran hukum semakin marak dan memberikan peluang terjadinya ancaman kekerasan di laut seperti perompakan, terorisme, sabotase dan pelanggaran wilayah. “Kesiapsiagaan alutsista juga menurun,” imbuhnya.

 

KASAL menggambarkan, dengan 50 KRI yang dimiliki TNI AL maka anggaran Rp 90 miliar maka hanya akan mampu membiayaan BBM untuk kepentingan patroli rutin selama delapan hari saja. “Apabila alokasi tersebut dipakai untuk 90 hari, maka hanya mencukupi untuk operasional lima KRI dalam mencover seluruh perairan Indonesia,” keluhnya.

 

Namun demikian, katanya TNI AL telah mengajukan solusi untuk mengurangi dampak negatif dari tidak terpenuhinya BBM. TNI AL meminta dukungan Komisi I DPR dalam pelaksanaan operasi. “TNI AL akan mengajukan tambahan alokasi angaran. Manakala anggaran tambahan tersebut tidak terpenuhi, mohon untuk kegiatan operasi tetap didukung dan hal ini akan mengakibatkan akumulasi hutang BBM dan BMP TNI bertambah,” tukasnya.(ara/jpnn)