Anggaran Bengkak, DPR Minta Klarifikasi Muhaimin

JAKARTA - Kasus uang pelicin dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) yang menyenggol Menakertrans Muhaimin Iskandar menjadi perhatian politisi Senayan. Untuk mendengarkan langsung, Komisi IX DPr hari ini memanggil Muhaimin yang juga Ketum PKB itu.

"Besok (hari ini, Red) kita panggil, dan rapatnya saya usahakan terbuka," kata Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning seusai sidang paripurna di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (7/9).

Menurut Ribka, setelah muncul kasus suap muncul kejanggalan lain. Kejanggalan yang paling tampak dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2011 senilai Rp 500 miliar. Padahal, APBNP yang disetujui komisi IX kepada Kemenakertrans tidak sebesar itu. "Cuma dapat 270 (miliar, Red), kok bisa dapat 500," ujarnya dengan nada bertanya.

Menurut Ribka, asal usul dana PPID yang mencapai Rp 500 miliar itu patut diklarifikasi oleh Menakertrans. Menurut dia, sebagai mitra kerja, komisi IX tidak tahu-menahu bahwa jumlah APBNP Kemenakertrans membengkak hampir dua kali lipat. "Kita nggak tahu dana itu dari mana. Padahal, Naker (Kemenakertrans, Red) mitra kerja kita. Ini kan pelecehan terhadap (hak) bujeting DPR," ujarnya.