Anggaran Bengkak, DPR Minta Klarifikasi Muhaimin

APBNP untuk Kemenakertrans, ujar Ribka, memang tidak terlalu besar. Jatah yang diberikan dari bujet APBNP memang kecil. Gara-gara terlalu kecil, mitra kerja komisi IX lainnya ada yang tidak mendapat tambahan dari APBNP. "Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan, Red) itu gak dapat karena terlalu kecil," ujarnya.

Menakertrans, lanjut politikus PDIP itu, juga wajib menjelaskan mengapa APBNP yang disetujui komisi IX digunakan untuk PPID. Dalam kesepakatan tidak satu pun disebut dana APBNP itu digunakan untuk pos transmigrasi. "Setahu saya itu untuk TKI dan perincian lain. Tidak ada untuk transmigrasi," tegasnya.

Pasca penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ribka mengaku terus mencari informasi. Namun, sulit memperoleh informasi tentang apa yang terjadi di Kemenakertrans. "Saya selalu mencari tahu. Tapi, saya kontak humas Kemenakertrans pun tidak bisa," ujarnya kecewa.

Seperti diketahui, kasus dugaan suap PPID sudah menyeret dua anak buah Muhaimin menjadi tersangka. Mereka adalah Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans I Nyoman Suisnaya dan Kepala Bagian (Kabag) Program, Evaluasi, dan Pelaporan pada Ditjen P2KT Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan.