Anggaran Besar Tak Jamin Mutu Pendidikan

Selain itu, Zein juga mempertanyakan argumentasi yang menyatakan kalau ingin pendidikan baik maka peran-serta masyarakat membantu keuangan pendidikan harus optimal. "Itu argumentasi yang menyesatkan karena mengarah pada kapitalisasi pendidikan sementara di dalam konstitusi dasar disebutkan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Kewajiban masyarakat adalah membayar pajak," tegasnya.

Dengan telah terjadinya kapitalisasi pendidikan di Indonesia, maka institusi pendidikan dengan sendirinya mengalami kegagalan sebagai sumber pencerahan dari kegelapan bangsa ini. "Perguruan Tinggi tidak lagi punya kearifan dalam melihat realita sosial dan ekonomi bangsa," imbuhnya.

Dia juga mengkritisi masalah bantuan operasional sekolah (BOS) yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri. Menurut Zein, BOS itu salah satu cara pemerintah melepas tanggung jawabnya di bidang pendidikan yang menurut konstitusi pemerintah harus bertindak sebagai penyelenggara lalu berubah menjadi fasilitator untuk menyalurkan pinjaman asing.

Terakhir Abdul Zein mempertanyakan soal standarisasi pendidikan yang mengacu pada ukuran internasional yang datangnya entah dari mana. "Mestinya orientasi dan standarisasi pendidikan harus mengacu kepada kebutuhan bangsa dan negara ini selaku negara agraris. Bukti dari kegagalan pendidikan nasional adalah 7 dari 9 bahan pokok negeri ini sangat tergantung dari dengan impor. Kalau pendidikan mengarah pada kepentingan nasional pasti tingkat ketergantungan itu bisa dikurangi," pungkasnya.(fas/jpnn)