Anggaran Bina Aparatur Hanya Rp6 Miliar

JAKARTA- Minimnya anggaran biaya tambahan (ABT) yang diajukan Kementerian PAN&RB terkait grand desain dan road map reformasi birokrasi menimbulkan tanya anggota Komisi II DPR RI. Kementerian ini hanya meminta tambahan anggaran Rp6 miliar. Ini jauh berbeda dengan kementerian lain yang juga mitra Komisi II seperti Kementerian Dagri, BPN.

"Hati saya nelongso karena Kementerian PAN&RB serta lembaga-lembaga naungannya kok minta tambahannya dikit, sementara kementerian lainnya triliunan," kata Kasma Boti, anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, Senin (12/4).

Untuk memperbaiki mentalitas aparatur, lanjutnya, anggaran Rp6 miliar sangat sedikit. Sedangkan baik buruknya kinerja pemerintahan berada di tangan Kementerian PAN&RB. Dia mengusulkan agar kementerian ini bersama paguyubannya (LAN, BKN, ANRI) berani mengusulkan anggaran yang lebih besar. Dengan catatan program kerjanya harus jelas. "Mesti lebih kreatif, masa anggarannya sedikit sekali," ucapnya.

Sesmen PAN&RB Tasdik Kinanto beralasan, minimnya anggaran yang diajukan karena pihaknya hanya sebagai koordinator dan pengontrol. Sedangkan pelaksana teknis di lapangan adalah instansi/lembaga maupun daerah.