Anggaran Daerah Masih Dibajak Elit Lokal

Penyimpangan lain yang ditemukan BPK adalah penyalahgunaan bantuan parpol mencapai Rp 24,6 miliar. "Bantuan ini telah menjadi beban baru bagi anggaran daerah dan tidak bermanfaat apapun bagi masyarakat," kritik Hadi lagi.

Berangkat dari hasil audit BPK itu, FITRA juga menemukan adanya penyalahgunaan belanja perjalanan dinas oleh elit "elit darah sebesar Rp 50,8 miliar. Modusnya mulai perjalanan fiktif sampai tidak adanya pertanggungjawaban yang memadai. "Dana plesiran juga menjadi ajang tambahan uang penghasilan baru," sindirnya.

Semua ini semakin memperburuk kondisi keuangan daerah yang sudah sangat terbatas. Hadi mengingatkan pemerintah pusat selalu mengklaim anggaran ke daerah terus ditingkatkan. Tapi, sampai tahun 2010, porsi untuk daerah sebenarnya tidak pernah beranjak dari sekitaran 30 persen. Padahal, sebanyak 70 persen urusan sudah diserahkan ke pemerintah daerah. "Urusan diserahkan, sayangnya tidak diiringi dengan desentralisasi fiskal. Jadi, anggaran masih tetap didominasi pusat," katanya.

Keleluasaan daerah untuk mengelola keuangannya juga kian terbelenggu. Ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan gaji atau belanja pegawai sebesar 15 persen. "Sementara itu, rekrutmen pegawai negeri sipil yang harus dibiayai APBD seolah tidak bisa dihindari setiap tahunnya," ujar Hadi.