Anggaran Daerah Masih Dibajak Elit Lokal

Akibatnya, lanjut dia, implementasi program akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan hanya bersifat residual. "Hanya kebagian sisa "sisanya saja, karena sebagian besar sudah dibelanjakan untuk kepentingan belanja pegawai dan birokrasi," tegasnya.

FITRA merekomendasikan sejumlah langkah untuk mencegah terulangnya kesalahan pengelolaan anggaran daerah. Di antaranya, perubahan UU Perimbangan Keuangan Pusat "Daerah dengan memberikan kewenangan fiskal yang lebih luas dan alokasi yang lebih besar kepada daerah. Selanjutnya, perlu moratorium (penghentian sementara) rekrutmen PNS Daerah dibarengi reformasi birokrasi tingkat daerah. "Pengaturan penggunaan bansos, bantuan parpol, belanja operasional, dan perjalanan dinas harus diperketat," tandas Hadi. (pri)