Anggaran Dipotong Rp 355,3 M Tapi Ditambah Rp 800 M
jpnn.com - JAKARTA--Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan penghematan pemotongan belanja sebesar Rp 355,3 miliar dalam pagu APBN-P 2016.
Pemotongan belanja dilaksanakan dengan melakukan pemblokiran mandiri (self blocking) pada satuan-satuan kerja (Satker) di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan.
"Pada APBN-P 2016 ini kami mengusulkan penghematan anggaran sebesar Rp 355,3 miliar untuk program penyediaan perumahan," ujar Direktur Jenderal 0 Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin saat melakukan rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR, Rabu (15/6).
Syarif menjelaskan, perubahan anggaran pada APBN-P 2016 menjadi dasar penghematan dan penambahan anggaran pembangunan infrastruktur dalam mendukung kegiatan Asian Games 2018 mendatang.
Jadi meski ada penghematan anggaran, Ditjen Penyediaan Perumahan juga memperoleh penambahan anggaran yang cukup signifikan.
"Pagu awal anggaran yang dikelola oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp 7,697 triliun dan dilakukan penghematan Rp 355,3 miliar. Namun dalam rangka mendukung Asian Games 2018 kami mendapat tambahan anggaran Rp 800 miliar. Jadi total pagu akhir yang kami kelola jumlahnya Rp 8,12 triliun," ujarnya.
Penghematan belanja, imbuh Syarif, dilakukan dengan pemblokiran mandiri terhadap anggaran yang dikelola Satker yang ada. pemblokiran Satker di pusat (8 Satker) sebesar Rp 297,9 miliar, Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) sebanyak 19 Satker sebesar Rp 53,4 miliar, dan Satker Dekonsentrasi (34 Satker) sebesar Rp 4 miliar. (esy/jpnn)
JAKARTA--Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan penghematan pemotongan belanja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Koalisi Masyarakat Sipil Minta Presiden Prabowo Memastikam Transisi Energi Inklusif
- Pertamina Group Tegaskan Siaga Melayani Masyarakat saat Natal dan Tahun Baru
- Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Rencana Penurunan Batas Pengenaan Pajak untuk UMKM
- ABMM Luncurkan Buku ABM dan Sepenggal Kisah Pembelajaran
- Konsisten Terapkan Keterbukaan Informasi, BNI jadi BUMN Informatif versi KIP
- Anak Buah Prabowo Yakin 2025 Indonesia Bebas dari Impor