Anggaran DKI tak Berpihak Kepentingan Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek (Donny) ‎menyebut anggaran DKI belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satunya terlihat dari besarnya anggaran untuk belanja jasa perkantoran.

Donny menyampaikan hal itu pada saat ‎pembahasan mengenai rancangan peraturan gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2015 di Kemendagri.

"Kalau begitu turunkan dulu belanja jasa perkantoran yang sebesar Rp 4,1 triliun," ‎kata Donny dalam pembahasan di Kemendagri, Jakarta, Kamis (2/4).

Donny menyayangkan anggaran belanja jasa perkantoran lebih besar daripada untuk kebutuhan jalan yang nilainya Rp 2,9 triliun. "Turunkan jasa perkantoran, perbesar untuk jalan. Sepakati dengan dewan nanti ke depan," ucapnya.

‎Donny menambahkan, anggaran DKI tidak berpihak kepada kepentingan rakyat terlihat dari besarnya belanja pegawai. "Kami temukan kok terjadi kenaikan belanja pegawai. Yang kemarin kami minta turunkan pada raperda, kok sekarang nambah lagi. Lalu di mana letak keberpihakan belanja publik ini kepada masyarakat?" tambah Donny.

‎Sementara itu, Ahok menyinggung belanja jasa perkantoran yang nilainya begitu besar. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku, sudah berusaha untuk mengurangi nilai belanja jasa perkantoran.

"Saya juga sudah bilang ini apa-apaan beli komputer melulu, beli meja melulu, kami sudah kurangi, yah masih aja dari penyusup-penyusup itu kan. Kita mesti sama-sama selesaikan," ‎tegas Ahok. (gil/jpnn)