Anggaran Furniture Istana Hanya Rp 149 juta
Senin, 11 Oktober 2010 – 23:32 WIB

Anggaran Furniture Istana Hanya Rp 149 juta
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, menyampaikan klarifikasi terkait anggaran Kepresidenan untuk pengadaan pakaian dan furniture. Sudi menjelaskan, dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Negara tahun 2010 memang terdapat nomenklatur Pengadaan Pakaian Dinas presiden, Wapres, Menteri, Ketua Lembaga dan Pejabat Negara. Menurut Sudi, kegiatan perawatan dan pemeliharaan serta pergantian furniture merupakan bagian dari upaya untuk memfungsikan Istana Kepresidenan yang layak dan representatif. "Utamanya untuk berbagai kegiatan keneharaan," tandasnya.
Berbicara pada rapat kerja (raker) di Komisi II DPR, Senin (11/10), Sudi mengatakan, nomenklatur itu sudah ditetapkan Menteri Keuangan dan telah dijadikan standar sejak masa-masa pemerintahan sebelumnya. Sedangkan anggaran yang ditetapkan untuk pakaian adalah Rp 893 juta. "Anggaran sebesar itu diperuntukkan bagi kelengkapan pakaian dinas dan atribut seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan tidak ada yang dialokasikan untuk pengadaan pakaian presiden," tandasnya.
Untuk pengadaan pengadaan dan perawatan furniture, kata Sudi, juga jauh dari angka Rp 42 miliar. "Soal pemberitaan yang menyebut pangadaan dan perawatan furniture mencapai Rp 42 miliar, jika merujuk pada DIPA Rumah Tangga Kepresidenan tahun 2010 sesungguhnya hanya sebesar Rp 149 juta. Dana itu diperuntukkan bagi biaya perawatan serta pergantian furniture Istana Kepresidenan di Jakarta," sebutnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, menyampaikan klarifikasi terkait anggaran Kepresidenan untuk pengadaan pakaian dan furniture.
BERITA TERKAIT
- Soal Polemik Soeharto Pahlawan, Ketum Muhammadiyah Singgung Bung Karno hingga Buya Hamka
- Mantan Komisioner KPK Duga Ada Aktor Lain di Balik Mafia Peradilan Suap Rp 60 Miliar
- Museum of Toys dan RMHC Galang Dana Pembangunan Rumah Singgah Anak Berpenyakit Kronis
- Setelah Heboh Pengadil Terjerat Kasus Suap, MA Rombak Posisi 199 Hakim
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
- Banjir di Barito Utara Meluas, 60 Ribu Warga Terdampak