Anggaran Hasil Efisiensi juga Untuk PPPK 2024, Alhamdulillah

jpnn.com - KUTAI KARTANEGARA – Anggaran hasil efisiensi dan realokasi APBD 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, akan dialihkan ke sejumlah belanja yang lebih penting, antara lain untuk tunjangan PPPK 2024.
Bupati Kukar Edi Damansyah optimistis efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, tetap berjalan tanpa mengganggu program kerja.
"Insyaallah, kami optimistid efisiensi ini tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu program kegiatan dan belanja di Kabupaten Kukar," ujarnya di Tenggarong, Selasa (18/2).
Edi menegaskan bahwa implementasi efisiensi anggaran saat ini prosesnya sedang berjalan dan ditargetkan rampung Maret 2025, dengan seluruh program dan kegiatan belanja dicantumkan dalam APBD 2025 terasionalisasi dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Dalam penguatan rasionalisasi ini, Edi menyebut ada kemungkinan perubahan regulasi yang bergantung pada revisi peraturan.
Namun, dia memastikan pemda akan terus berkomunikasi dengan DPRD untuk menyesuaikan teknis pelaksanaannya.
Sebelumnya, saat "Ngapeh Hambat" (acara Bincang Pagi) dengan wakil bupati, sekretaris kabupaten, dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, Edi juga mengatakan hal yang sama tentang efisiensi anggaran tersebut.
"Anggaran hasil efisiensi dan realokasi APBD Kukar 2025 akan dialihkan ke sejumlah belanja yang lebih penting, seperti untuk menutupi defisit sisa lebih perhitungan anggaran 2024, pembayaran sisa utang kepada pihak ketiga, penganggaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja diangkat," katanya.
Bupati memastikan anggaran hasil efisiensi dan realokasi akan dialihkan ke sejumlah belanja yang lebih penting, termasuk untuk PPPK 2024.
- Bupati Pegunungan Bintang Harap Anggaran yang Kena Efisiensi Bisa Dikembalikan
- Khofifah Langsung Kerja Seusai Pelantikan, Sebut Efisiensi Anggaran Tak jadi Masalah
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- Nasib Honorer Non-Database BKN Belum Jelas, Sudah Ngebet Tambah Non-ASN