Anggaran Infrastruktur 2014 Rp 188,7 T

Selain minimnya dana pembangunan infrastruktur di daerah, lanjut Suryo, juga terkendala masalah tanah dan perizinan. Korupsi yang banyak melibatkan pengusaha juga merupakan tekanan terhadap perekonomian."Meski begitu Kadin tetap menganjurkan agar sebesar mungkin swasta berpartisipasi membangun daerah," tandasnya.

            

Suryo menambahkan, buruknya infrastruktur transportasi mengakibatkan mahalnya biaya logistik dan mengurangi daya saing produk Indonesia."Sebetulnya minimnya anggaran infrastruktur bisa diatasi dengan pengalihan dana subsidi BBM (bahan bakar minyak) kendaraan bermotor," sebutnya.

             

Jika langkah ini diambil, pemerintah memiliki dana pembangunan infrastruktur lebih dari Rp 200 triliun setahun."Kendala pendanaan untuk pembangunan infrastruktur perlu segera diatasi. Jika pemerintah menganggap hal itu masalah biasa maka pelaku usaha tidak bisa secara maksimal berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di daerah-daerah," tuturnya.

              

Menurut dia, Pemerintah dan pengusaha perlu duduk bersama-sama untuk menyelesaikan masalah bangsa. Disisi lain dia mengingatkan agar kebijakan pemerintah pada masa akan datang, tidak bersifat tambal sulam dan ad hoc."Melainkan perlu kebijakan yang lebih strategis dan berdampak jauh untuk ekonomi kedepan," jelasnya. (wir)