Anggaran Infrastruktur Dipangkas, Jatah Wali Kota Ditambah

Selain itu, anggaran untuk peningkatan pelayanan keprotokolan 3 pejabat tinggi di Pemko Batam ini juga melonjak drastis hingga Rp3,2 miliar.

Di APBD murni 2012 anggaran pelayanan keprotokolan hanya Rp6,6 miliar tapi dalam APBD P diusulkan naik menjadi Rp9,8 miliar. Kenaikan ini tentunya memukul perasaan masyarakat yang selalu was-was dengan kondisi jalan rusak, banjir yang tak pernah teratasi maupun minimnya jumlah sekolah dan fasilitas kesehatan.

Menanggapi hal ini, anggota badan anggaran DPRD Batam dari PDI Perjuangan Nuryanto menyatakan, usulan platform anggaran ini sangat tidak masuk akal karena seharusnya belanja publik itu harus lebih besar dari belanja pegawai. "Ini belum dibahas tim banggar. Tapi saya akan tarung dalam pembahasan untuk masalah ini," ujar Nuryanto.

Menurutnya, Dewan akan mengedepankan azas kepatutan dan logika untuk menetapkan usulan anggaran yang disampaikan pemko. "Sah-sah saja pemko usulkan platform anggaran dalam KUA PPAS seperti ini. Tapi yang jelas ini tidak masuk akal," tegasnya.