Anggaran Infrastuktur Hanya 3 Persen PDB

"Minimnya anggaran itu menjadi kendala tersendiri dalam percepatan infrastruktur di Indonesia karena tiga persen itu masih jauh dibanding negara lain di Asia seperti Laos, Mongolia, Singapura, dan Tiongkok," cetusnya.

Muhidin mengatakan, secara politis pemerintah telah memberi dorongan yang sangat bagus untuk percepatan infrastruktur. Namun, hal itu tetap harus diimbangi dengan kebijakan fiskal dan moneter. "Memang secara political will pembangunan infrastrtrukstur sudah bagus, namun harus diimbangi dengan anggaran yang cukup," tegasnya.

     

Selain itu, dia berharap agar pengusaha swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah dapat saling bersinergi untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Bukan hanya di pulau Jawa, tetapi juga didaerah-daerah terpencil yang belum memadai akses transportasinya. "Pembangunan juga harus merata," tuturnya.

     

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah menaikkan defisit anggaran APBN untuk percepatan dan pembangunan infrastruktur guna menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia. "Defisit anggaran yang dipatok 1,7 persen dari PDB atau sebesar Rp 115 triliun terlalu kecil dari realisasi defisit yang hanya mencapai 1,4 persen dari PDB," cetusnya.