Anggaran Jamkesda Cuma Rp 9 Miliar

”Karena itu kami berharap agar Pemkab Tangerang mengubah mindset terkait pengelolaan kesehatan warga miskin. Idealnya 15 persen alokasi APBD khusus untuk biaya Jamkesda. Nilai itu juga harusnya di luar pembangunan biaya infrastruktur rumah sakit,” ungkap juga pria yang akrab disapa Dedy ini. Dedy mengaku sudah mendorong pengajuan draft Raperda Kesehatan sejak Oktober 2011 kepada DPRD setempat.

Draft itu, analisa tentang kebutuhan biaya kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari hasil riset yang dia lakukan di tiga desa. Hasil riset tersebut, terang Dedy lagi, masyarakat Kabupaten Tangerang yang diwawancarainya mengaku kesulitan mendapatkan akses kesehatan. Mulai dari sulitnya pengurusan surat miskin hingga jauhnya jarak dari desa menuju puskesmas terdekat.

”Riset kami di Desa Onya menunjukkan warga yang hendak berobat membutuhkan ongkos ojek Rp 20 ribu menuju puskesmas terdekat. Apabila diakumulatifkan, dengan biaya mengurus surat dan kebutuhan lain, hingga tiba di puskesmas mencapai Rp 50 ribu. Padahal penghasilan warga miskin hanya Rp 30 ribu sehari. Ini kan ironis,” cetusnya juga pengurus Komite Komunitas Tangerang itu.

Dia juga menuturkan, saat ini jumlah dokter di Kabupaten Tangerang sebanyak 674 orang. Terdiri dari 128 dokter spesialis dan 42 dokter gigi, selebihnya dokter umum. ”Jumlah dokter itu sangat jauh dari kata cukup. Kebanyakan dokter praktek di rumah sakit swasta. Dari puluhan puskesmas di kabupaten ini hanya disediakan tiga dokter spesialis,” ungkapnya juga.