Anggaran Kampanye Caleg Harus Diaudit

 

Hadar juga mengkritisi rencana KPU membatasi audit dana kampanye hanya sampai level provinsi. ’’Meskipun rentangnya lebih pendek dan cepat, dari segi kualitas, potensi adanya permainan uang yang tidak bisa dikoreksi semakin besar,’’ tegasnya.

 

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menjelaskan, bila audit dilakukan sampai ke level kabupaten/kota, diperkirakan akan ada lebih dari 20 ribu laporan yang masuk. Menurut informasi yang dia peroleh, ongkos untuk mengaudit satu laporan rata-rata Rp 45 juta. Artinya, dibutuhkan anggaran total Rp 900 miliar untuk mengaudit. Padahal, anggaran KPU paling mentok hanya dipatok Rp 13,5 triliun.

 

"Bukan hanya itu. Auditor kita itu tidak sampai 700 orang. Sedangkan waktu audit hanya 30 hari. Bisa nggak mereka melakukan itu,’’ ujarnya. (pri)