Anggaran ke Daerah Jadi Rp 303 T

    Langkah awal yang dilakukan adalah upaya mempercepat pembahasan APBD agar tidak terjadi keterlambatan. Di sisi pemerintah pusat, akan diperbaiki mekanisme transfer ke daerah. ’’Kalau penyerapan tetap di daerahnya. Kalau daerahnya tanggap maka penyerapannya bagus. Kita tidak bisa memaksakan, kami hanya memindahkan APBN ke kas daerah,’’ kata guru besar Universitas Gadjah Mada tersebut.

    Anggota DPD M. Ichsan Loulembah menilai kunci kesuksesan pembangunan di daerah tidak semata-mata bergantung dari kucuran dana pusat ke daerah. ’’Sekalipun anggaran APBN ke daerah terus meningkat dari tahun ke tahun, tapi kalau penggunaannya mis-alokasi dan daerah tidak punya program prioritas, semua tidak ada artinya,’’ kata wakil dari Sulawesi Tengah itu.

    Menurut dia, berbagai persoalan, bahkan kegagalan pembangunan di daerah tidak bisa selalu ditimpakan ke pusat. Kreativitas kepala daerah dan institusi DPRD dalam merumuskan program-program pembangunan di daerah, imbuh Ichsan, memegang peran sangat penting. ’’Walaupun angkanya kecil (anggaran yang dialokasikan, Red), kalau daerah terampil, itu pasti bermanfaat,’’ ujarnya. (tom/sof/pri/dyn/oki)