Anggaran Kemendikbudristek Disunat, Program Prioritas Harus Tetap Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah harus meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga harus dijalankan lebih efektif agar pandemi segera mereda dan mobilitas manusia bisa dilonggarkan.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menanggapi anggaran kementerian yang dipangkas.
Selain ekonomi, sektor pendidikan juga dinilai perlu mendapatkan perhatian ekstra.
Pengamat Pendidikan Andreas Tambah mengatakan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak.
Selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berbagai elemen masyarakat, BUMN, dan perusahaan swasta juga perlu turun tangan.
Hal ini diperlukan demi memastikan mutu pembelajaran tidak terus terpuruk di masa pandemi.
“Pendidikan Indonesia bisa berdampak. Itu sudah teruji penelitiannya. Learning loss itu artinya tidak ada pembelajaran sama sekali sementara kita ada cuma mutunya tidak seperti yang tatap muka. Artinya terjadi penurunan kualitas pembelajaran,” kata Andreas.
Seluruh program strategis tersebut merupakan rangkaian Merdeka Belajar yang saling melengkapi satu sama lainnya.
- Algonova Bantu Asah Keterampilan Anak-anak Sejak Dini
- Waka MPR Ibas Berharap Sekolah Rakyat Dibangun di Pacitan, Minta Bupati Siapkan Lahan
- Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun Dipersiapkan dengan Baik
- Kemnaker dan Kemendikdasmen Teken MoU Sinkronisasi Pendidikan dan Ketenagakerjaan
- Verrell Bramasta: Pendidikan Adalah Kunci untuk Menciptakan Generasi Unggul
- Gen Z Didorong Melek Finansial melalui Edukasi dan Inovasi Digital