Anggaran Kemendikbudristek Disunat, Program Prioritas Harus Tetap Jalan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah harus meningkatkan kecepatan dan ketepatan bantuan kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga harus dijalankan lebih efektif agar pandemi segera mereda dan mobilitas manusia bisa dilonggarkan.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menanggapi anggaran kementerian yang dipangkas.
Selain ekonomi, sektor pendidikan juga dinilai perlu mendapatkan perhatian ekstra.
Pengamat Pendidikan Andreas Tambah mengatakan pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak.
Selain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berbagai elemen masyarakat, BUMN, dan perusahaan swasta juga perlu turun tangan.
Hal ini diperlukan demi memastikan mutu pembelajaran tidak terus terpuruk di masa pandemi.
“Pendidikan Indonesia bisa berdampak. Itu sudah teruji penelitiannya. Learning loss itu artinya tidak ada pembelajaran sama sekali sementara kita ada cuma mutunya tidak seperti yang tatap muka. Artinya terjadi penurunan kualitas pembelajaran,” kata Andreas.
Seluruh program strategis tersebut merupakan rangkaian Merdeka Belajar yang saling melengkapi satu sama lainnya.
- Mercy Barends Buka-bukaan soal Kondisi Pendidikan di Daerah 3T
- Gubernur Jateng Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat, Mulai Siapkan Lahan
- Waka MPR: PAUD Nonformal Bagian tak Terpisahkan dari Peta Jalan Pendidikan
- Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Layanan Pendidikan yang Merata Segera Diwujudkan
- Soroti Kebijakan Pendidikan, Mercy Minta Tak Ada PHP di Daerah 3T
- Waka MPR Minta Pemda Dukung Aturan SPMB 2025 demi Permudah Akses Belajar bagi Anak