Anggaran Kemenhan Naik Mendadak Jelang Pemilu, Koalisi Masyarakat Sipil: Tidak Wajar

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti kenaikan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk 2024.

Kenaikan anggaran jelang pelaksanaan Pemilu 2024 itu diungkapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Adapun sumbernya dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp 61,58 triliun.

Kenaikan itu baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023.

Gufron Mabruri, salah satu perwakilan koalisi sekaligus Direktur Imparsial menilai kenaikan anggaran di Kemenhan terjadi secara tiba-tiba dalam jumlah yang fantastis adalah sangat tidak wajar.

“Mengingat, momentumnya jelang Pemilu 2024. Terlebih lagi, kenaikan anggaran itu terjadi pada kementerian yang menterinya adalah calon presiden yang berpasangan dengan anak dari Presiden itu sendiri,” kata dia dalam siaran persnya, Sabtu (2/12).

Gufron menyebut kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting, dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pascapandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sebab, hal tersebut sangat tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Koalisi juga menilai sulit untuk mengukur efektivitas kenaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir.