Anggaran Kementerian PUPR Besar, Jokowi: Semangat & Auranya Harus Berbeda, Bekerja Lebih Cepat Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyebut Kementerian PUPR memiliki anggaran yang besar.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu mengharapkan, anggaran itu berdampak signifikan dan memberikan daya ungkit bagi perekonomian nasional.

Selain itu, daya ungkit tersebut juga semestinya mampu memberikan kesempatan kerja dan dampak ganda lain yang lebih luas.

Hal itu disampaikan Jokowi secara khusus lewat virtual kepada jajarannya di Kementerian PUPR pada Jumat (15/1) saat menyaksikan penandatanganan kontrak paket tender atau seleksi dini untuk anggaran 2021. 

"Saya memberikan penghargaan dan apresiasi atas upaya Kementerian PUPR yang sejak Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini," kata Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor.

Kementerian PUPR termasuk kementerian yang memperoleh alokasi anggaran yang sangat besar pada tahun ini, yakni mencapai Rp149,8 triliun.

Jokowi mengharapkan anggaran tersebut dapat membuat sektor konstruksi nasional kembali bergeliat di tengah pandemi saat ini.

"Anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," tuturnya.

Kembali bergeliatnya sektor konstruksi pada akhirnya tidak saja memberi kesempatan kerja bagi para pekerja konstruksi. Namun juga memberikan dampak ganda seperti menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, industri baja, besi, alat berat, bahkan turut menggerakkan sektor informal dan usaha kecil lainnya.

Dalam laporannya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti arahan terdahulu dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan anggaran 2021 dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi nasional.

Sejak Oktober 2020, Kementerian PUPR telah melaksanakan tender seleksi dini untuk 3.175 paket dengan nilai total Rp 38,6 triliun.

"Hingga hari ini 15 Januari 2021, telah diselesaikan proses tendernya 1.191 paket senilai Rp 14,6 triliun," ucap Basuki.

Paket tender tersebut terdiri atas 209 paket senilai Rp 2,1 triliun yang telah selesai tender dan 982 paket senilai Rp 12,5 triliun yang siap ditandatangani secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor Balai PUPR di 34 provinsi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Penandatanganan tersebut turut disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada kesempatan ini.

Meski demikian, Kepala Negara mengingatkan masih terdapat sisa paket kegiatan infrastruktur yang juga harus segera ditenderkan dan diselesaikan.

Karena itu, Jokowi meminta Menteri PUPR untuk melakukan percepatan kembali dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

"Saya mengingatkan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR di 2021, harus bekerja lebih cepat lagi. Kita harus sadar kita ini masih dalam kondisi krisis, semangatnya harus berbeda, auranya harus berbeda," ujar Jokowi.

Di masa pandemi seperti saat ini, banyak masyarakat yang sangat terdampak dan bahkan kehilangan pekerjaan.