Anggaran Kesehatan Daerah tak Sentuh Langsung Masyarakat

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui banyak anggaran kesehatan daerah tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. Meskipun dana yang dialokasikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan sebesar 10 persen. Hal ini disebabkan dana lebih banyak terpakai untuk operasional.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, rata-rata anggaran untuk seluruh kabupaten dan kota cukup baik berdasarkan analisis Kemendagri, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan UNDP. Hanya, ada yang perlu dicermati, terutama dari sisi kualitas anggaran.’’Kuantitas bagus. Kualitasnya bagaimana? Dari evaluasi bersama terhadap 40 kabuparen dan kota belum (kualitas) baik,’’ kata Gamawan di Jakarta Selasa (14/6).

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menjelaskan, pengalokasian anggaran lebih banyak dipakai untuk operasional pegawai. Termasuk gaji, biaya perjalanan dinas, dan pembangunan fisik. ’’Itu data 2011. Pengalokasian kuantitas bagus. Tapi kualitas perlu kita dalami lagi. Asumsi kita sementara dari Fitra kualitas belum cukup memadai,’’ tegas pria berkumis ini.

Untuk itu, lanjutnya, Kemendagri akan memberikan arahan, terutama kepada masyarakat sipil supaya memberikan tekanan ke daerah yang kuantitas anggaran baik tapi kualitas belum cukup. ’’Anggaran itu untuk apa bidang kesehatan. Mestinya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk menekan DBD, penyakit menular dalam rangka preventif. Terus kuratifnya seperti apa,’’ tanya Gamawan.