Anggaran Lapindo Kalahkan KPK, KY, dan MK

7). Mahkamah Konstitusi hanya sebesar Rp.186.5 Milyar

8). Komisi Nasional Hak azasi Manusia sebesar Rp.69.6 milyar

Ditegaskan Uchok, gambaran bukti anggaran BPLS dengan lembaga negara lain ada perbedaan yang mencolok. Pemerintah terus mendongkrak anggaran BPLS menjadi gemuk, sedangkan buat lembaga negara lain dianggap tidak begitu penting sehingga alokasi anggaran dikondisikan kurus dan terkesan diabaikan.

"Tapi anehnya, dengan alokasi anggaran yang sangat besar ini, kenapa masih ada warga yang kena lumpur lapindo belum mendapat ganti rugi," katanya. (fat/jpnn)