Anggaran Lumpur Sidoarjo Tembus Rp 1,28 T
Rp 464 Miliar Untuk Pembayaran Tanah
Minggu, 19 September 2010 – 07:21 WIB
JAKARTA - Kabar gembira bagi warga korban lumpur Sidoarjo. Tahun depan, pemerintah menaikkan anggaran untuk penanganan lumpur yang membuncah dari lapangan minyak PT Lapindo Brantas tersebut. Total anggaran yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) mencapai angka Rp 1,28 triliun, naik Rp 70 miliar dibandingkan anggaran 2010 yang sebesar Rp 1,21 triliun. Menurut Indah, penyelesaian pembayaran tanah menjadi agenda krusial yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah karena terkait langsung dengan masyarakat. "Tapi, persoalan infrastruktur juga tidak boleh dilupakan. Sebab, itu mempengaruhi jalannya roda perekonomian di Sidoarjo dan bahkan Jawa Timur," katanya.
Anggota Komisi XI DPR dari F-PDIP Indah Kurnia mengatakan, dari total dana tersebut, sebagian akan digunakan untuk menyelesaikan pembayaran jual beli tanah warga korban lumpur. "Nilainya Rp 464,7 miliar," ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (18/9).
Rinciannya, Rp 51,7 miliar untuk pembayaran tanah di tiga desa yang terendam lumpur dan Rp 413 miliar lainnya untuk pembayaran tanah warga di luar peta area terdampak. Indah mengatakan, dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 tersebut, diharapkan proses "pembayaran tanah yang selama ini tersendat, tahun depan bisa tuntas. "Ini sangat penting bagi warga korban lumpur," kata mantan manajer Persebaya yang terpilih sebagai anggota dewan dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo tersebut.
Baca Juga:
JAKARTA - Kabar gembira bagi warga korban lumpur Sidoarjo. Tahun depan, pemerintah menaikkan anggaran untuk penanganan lumpur yang membuncah dari
BERITA TERKAIT
- SIG Raih Peringkat Emas di Ajang SNI Award 2024
- Bank bjb Raih Digital Banking Award 2024 dari Investortrust
- Re.Search Gelar Puncak Acara Innovation Lab 2024
- BNI Emerald Center Manjakan Nasabah Premium dengan Konsep Baru
- Perusahaan Tambang Harus Memberikan Dampak Positif Kepada Masyarakat
- PPN 12 Persen Menunggu Keputusan Presiden Prabowo