Anggaran Minim Hambat Pengembangan Kawasan Transmigrasi

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengeluhkan tersendatnya upaya memperbaiki kualitas pemukiman dan kawasan transmigrasi. Pasalnya, upaya untuk pembangunan maupun perbaikan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi terbentur akibat minimnya anggaran.

"Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sarana dan prasarana di pemukiman dan kawasan transmigrasi adalah terbatasnya dukungan APBN," ungkap Dirjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (PM2KT) Kemenakertrans, Roosari Tyas Wardani kepada wartawan di Gedung Kemenakertrans, Kalibata, Jakarta, Kamis (14/6).

Roosari menjelaskan, untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi membutuhkan dana yang sangat besar. Karenanya, lanjut Roosari, pihaknya sangat memerlukan dukungan program dan anggaran dari lintas sektor terkait.

"Dukungan dari swasta ataupun lintas sektor sangat diperlukan. Karena cukup banyak sekali yang harus dikembangkan di kawasan transmigrasi. Apalagi di lahan baru," tukasnya.