Anggaran Mobil Dinas Potensial Digelembungkan

Fitra menambahkan, dalam pengadaan notebook dan komputer di Kementerian Perhubungan juga ditemukan pengajuan harga di atas harga pasar, yakni Rp 28 juta per unit. Untuk 192 unit notebook dan komputer di Kemenhub dianggarkan Rp 3,83 miliar. Padahal, dengan Rp 15 juta saja sudah diperoleh notebook atau komputer yang bagus. "Pengadaan notebook berpotensi terjadi pemborosan luar biasa," kata Yuna.

Dia kecewa terhadap Presiden SBY yang sempat berwacana mengeluarkan perpres dan inpres, termasuk membentuk tim evaluasi penghematan anggaran. Sementara, semangat tersebut sama sekali tidak tecermin dalam RAPBN 2011 yang diusulkan. "Penghematan anggaran hanya kosmetik politik," kritiknya.

Fitra juga menemukan pada 2011, terdapat usul Rp 6,1 triliun untuk perawatan dan pengadaan gedung kantor atau rumah dinas. Ini mencakup 27 kementerian/lembaga. Termasuk di dalamnya anggaran pembangunan gedung baru DPR Rp 832,9 miliar dan pembangunan kantor DPD di provinsi 565,9 miliar. "Ini juga jelas tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi," kata Yuna.

Dia berharap DPR menyisir semua mata anggaran yang berpotensi pemborosan dan tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. "Jangan sampai anggaran hanya untuk rutinitas dan tidak memberikan manfaat bagi rakyat," tandas Yuna. (pri/c2)