Anggaran Pembelian Alutista Rp 1.760 Triliun, Begini Respons Pimpinan DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan tanggapan atas rencana pembelian (pembaruan) alat utama sistem persenjataan (alutista) oleh Kemenhan yang disinyalir akan memakan anggaran Rp 1.7 triliun.

“Kita sangat mendukung langkah Kemenhan, hanya saja sebelum direalisasikan agar pemerintah dapat mengkaji secara komprehensif terhadap rencananya melalui Kementerian Pertahanan yang merancang modernisasi alutsista dengan anggaran hingga Rp1.760 triliun itu,” ujar Sultan melalui siaran pers pada Rabu (2/6/2021).

Menurut Sultan, permintaan ini bukan tanpa alasan. Dalam kontraksi ekonomi yang sedang terjadi, menurut senator muda asal Bengkulu itu, banyak sektor lain yang mesti mendapatkan prioritas dari pemerintah. Seperti digunakan untuk kebutuhan bangsa dalam bidang ekonomi, sosial budaya pendidikan, kesehatan hingga teknologi.

“Kita harus menyamakan cara berpikir terhadap definisi perang dan sekaligus memetakan tantangan yang terjadi pada era saat ini seperti ancaman pertahanan dan kedaulatan negara kini yang lebih halus seperti penguatan ekonomi-bisnis, lewat ketergantungan terhadap impor serta investasi asing, melalui soft power seni-budaya, lewat ketergantungan sains-tekhnologi,” tegas Sultan.

Oleh karena itu, menurut lanjut Sultan, kita mesti mendapatkan cara pandang yang sama terhadap potensi ancaman dari musuh yang sedang kita hadapi. Karena dari situlah juga kita akan menetapkan tentang "alat" yang benar-benar kita butuhkan dalam mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik melalui regulasi ataupun persenjataan yang akan dipenuhi.

Dalam konteks membangun ketahanan nasional aspek pertahanan keamanan, maka penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi merupakan cara tepat untuk mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer maupun ancaman nirmiliter.

"Selain kemungkinan perang konvensional, saat ini kita sekarang memasuki era Perang Modern, yaitu suatu bentuk perang yang dilakukan secara nirmiliter dari negara maju atau asing untuk menghancurkan suatu negara tertentu melalui bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan,” ungkap Sultan.

Bahkan Sultan mengungkapkan dampak dari Perang Modern (New Imperialisme) lebih dahsyat dari perang konvensional, karena negara sasaran akan dihancurkan secara sistemik dan akhirnya negara sasaran tidak eksis lagi menjadi negara bangsa.