Anggaran Pemberdayaan Ditambah Rp 5 T

JAKARTA - Rencana pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) satu juta pekerja tahun depan membuat pemerintah kelabakan. Untuk mencegah lonjakan angka pengangguran, pemerintah akan menambah alokasi anggaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) senilai Rp 5 triliun pada APBN 2009.

Dengan alokasi anggaran sebelumnya Rp 11,1 triliun, total alokasi PNPM tahun depan menjadi Rp 16,1 triliun. Dana tersebut dibagikan kepada 41,3 juta peserta di seluruh kecamatan. ”PNPM Mandiri tahun depan diperluas ke 6.408 kecamatan. Alokasi anggaran per kecamatan Rp 3,2 miliar,” ujar Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan Menko Kesra Sujana Royat di Jakarta, Senin (22/12).

Tambahan anggaran Rp 5 triliun itu difokuskan pada daerah-daerah yang diprediksi terjadi PHK besar-besaran. Khususnya, daerah-daerah lokasi industri tekstil dan produk tekstil, seperti Bandung, Majalaya, dan Klaten. Selain itu, sentra-sentra pengirim TKI seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. ”Bappenas sedang menuntaskan mapping daerah yang mendapatkan prioritas dana,” katanya.

Karena PHK masal diprediksi terjadi mulai Maret, pemerintah akan mencairkan dana PNPM di tingkat kecamatan pada Februari. Hingga 12 Desember, penyerapan dana PNPM mencapai Rp 4,7 triliun atau 79 persen dari total anggaran Rp 5,9 triliun. Tahun ini PNPM dilaksanakan di 47.954 desa yang tersebar di 3.999 kecamatan se-Indonesia.