Anggaran Pemilu 2019 Dianggap Terlalu Besar
Menurut dia, hanya sebagian alat peraga yang ditanggung pemerintah, selebihnya diserahkan kepada calon masing-masing. Jadi, tidak perlu membutuhkan banyak biaya.
Pada rapat konsinyering nanti, pihaknya akan betul-betul meneliti rincian anggaran yang diajukan.
Selain, dana untuk kampanye, partainya juga akan mengaudit pengajuan dana untuk panitia pemilu, sosialisasi dan kebutuhan lainnya. “Kami akan audit, untuk apa saja dana yang diajukan,” ungkap dia.
Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional DPP PDIP itu mengatakan, jika rincian anggaran tersebut tidak sesuai dan mengada-ngada, maka pihaknya akan menolaknya.
Dia tidak ingin ada dana yang tidak jelas peruntukkannya. Semua dana yang direncanakan harus betul-betul digunakan secara semestinya.
Ketua Komisi II Zainudin Amali mengatakan, pihaknya akan mendengarkan penjelasan dari KPU terlebih dahulu. Tentu, penyelenggara pemilu itu mempunyai dasar yang jelas ketika mengajukan anggaran.
“Mereka sudah pasti menyiapkan rincian penggunaan anggaran. Nanti akan kami lihat. Kami masih menunggu penjelasan dari KPU,” tuturnya.
Terkait dengan dana pemilu serentak yang dianggap lebih murah, dia tidak sepakat. Mantan Ketua DPD Partai Golkar Jatim itu menjelaskan, harus dilihat dulu kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan. Pemilu 2014 dan 2019 nanti tidak bisa disamakan.
Biaya pemilu secara serentak seharusnya lebih murah. Nyatanya, KPU mengusulkan anggaran pemilu serentak 2019 lebih besar dibanding pemilu 2014 lalu.
- Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman
- Camat Diminta Lebih Peka Atasi Isu Wilayah dan Penyusunan Anggaran
- Hadiri Simulasi KPU yang Ketiga di Tangsel, Ketua Bawaslu Berikan Sejumlah Catatan
- KPU Sulut Matangkan Persiapan Pilkada 2024
- Deklarasi Pilkada Damai, Bawaslu-Kementerian PPPA-KPU Jamin Ruang Aman bagi Perempuan
- Debat Ketiga Pilgub Jatim Bertema Pembangunan Infrastruktur