Anggaran Pemilu Dinilai Janggal

Proyek lain adalah anggaran Rp 1,7 miliar yang dimaksudkan untuk fasilitasi kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD. Kegiatan itu dinilai rancu. Sebab, tidak dijelaskan fasilitas seperti apa yang akan diberikan KPU. Terlebih, aturan KPU No 20/2008 hanya memfasilitasi pertemuan antarpeserta pemilu dalam kampanye damai.

 

"Fasilitasi kampanye damai tidak harus berimplikasi pada anggaran sebesar itu," selidiknya.

 

Tak hanya itu, dua proyek lain juga patut dicurigai terjadi penggelembungan. Anggaran sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilu untuk DPR, DPD, dan DPRD di dalam dan luar negeri ternyata menyedot anggaran Rp 12,9 miliar. Dengan waktu efektif tersisa jelang pemilu yang hanya dua bulan, anggaran itu menjadi terlalu besar.

 

Dan, yang tak kalah untuk diperhatikan adalah ada item biaya honorarium yang masuk dalam anggaran sosialisasi itu. Untuk item tersebut, KPU menganggarkan Rp 1,9 miliar.