Anggaran Pendidikan Melonjak, Pemerintah Kebingungan

JAKARTA - Lonjakan anggaran pendidikan dari Rp 154,2 triliun pada 2008 menjadi Rp 224 triliun tahun depan menyebabkan pemerintah pusing tujuh keliling. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa pemerintah bingung menentukan penggunaan anggaran sebesar itu dalam satu tahun. ’’Dalam sidang kabinet yang membahas RAPBN 2009, pemerintah agak bingung, mau diapain dana pendidikan 20 persen (dari total APBN) itu,’’ ujar Jusuf Kalla ketika menerima mahasiswa penerima beasiswa Universitas Paramadina di Kantor Wapres Kamis (18/9).

Menurut dia, selama ini perhatian masyarakat dan Departemen Pendidikan Nasional hanya tertuju kepada peningkatan anggaran pendidikan untuk memenuhi ketentuan UUD 1945, tanpa memikirkan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia. Itu terbukti dari penggunaan anggaran pendidikan 2007 dan 2008 yang 60–70 persen untuk biaya birokrasi, bukan untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah. ’’Saya sedang minta laporan, manusia Indonesia menjadi seperti apa pada 2015 setelah diberi dana pendidikan sebesar itu,’’ katanya.

Kalla menegaskan, anggaran pendidikan yang tinggi tidak menjamin kualitas SDM Indonesia akan sejajar sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju. ’’Uang bukan segalanya. Hanya kemauan dan tekad yang keras yang bisa membuat orang pintar. Kalau orang pintar karena uang, pasti yang pintar hanya anak orang kaya. Buktinya kan tidak,’’ tandasnya.

Dia mencontohkan, India yang penduduknya terbesar kedua dan hidup dalam kemiskinan mampu mencetak SDM berkualitas. Hampir seluruh perusahaan kelas dunia kini mempekerjakan eksekutif dari India. Padahal, fasilitas pendidikannya tidak lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia. ’’Sekolahnya masih banyak yang rusak, sama seperti kita. Jadi, yang penting bukan besarnya anggaran, tapi kekuatan niat untuk belajar,’’ paparnya.