Anggaran Pengamanan Pilkada dari APBD
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah tidak hanya mengusulkan anggaran pelaksanaan pilkada disediakan dari APBD. Tapi juga anggaran pengamanan bagi kepolisian, TNI dan sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu), juga diusul menggunakan anggaran daerah.
Usulan tersebut, kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, masuk dalam draft revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
"Kesepakatan ratas (rapat terbatas kabinet,red), anggaran tetap menggunakan APBD, termasuk anggaran kepolisian, TNI, Gakumdu, juga diharapkan dari daerah," ujar Tjahjo, Rabu (16/3).
Meski menggunakan APBD, namun khusus untuk pengamanan kata Tjahjo, anggaran dapat dibantu dari pusat, kalau ada kekurangan.
Tjahjo berharap revisi dapat rampung dalam sebulan ke depan. Setelah dipastikan paling lambat amanat presiden terkait revisi UU Pilkada, sudah akan dikirimkan ke DPR, Kamis (17/3) pagi.
"Mungkin paling lambat besok pagi (hari ini, red) dikirim ampresnya. Draft revisi memerhatikan masukan dari KPU, elemen-elemen demokarsi seperti perludem dan termasuk evaluasi dari pelaksanaan pilkada 2015," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah tidak hanya mengusulkan anggaran pelaksanaan pilkada disediakan dari APBD. Tapi juga anggaran pengamanan bagi kepolisian, TNI
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Masa Tenang Pilkada, Polda Sumsel Pertebal Pengamanan Pilkada hingga ke Kepelosok
- Edi Lemkapi Soroti Pernyataan Soal Partai Coklat, Dia Bilang Begini
- Bertarung di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono Tetap Mencoblos di Jawa Barat
- Polres Rohil Kerahkan 363 Personel Amankan Pilkada 2024, Ini Pesan AKBP Isa
- Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan
- Relawan Jejaring Paguyuban Sunda Pramono-Rano Dirikan Posko Aduan di 20 Kecamatan