Anggaran Pilkada 2018 Lebih Besar Dari Tahun Sebelumnya

Biaya juga meningkat karena dari 171 daerah yang menggelar pilkada, terdapat 17 daerah melaksanakan pemilihan gubernur yang umumnya provinsi berpenduduk terpadat di Indonesia.

Antara lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

"Beban tahun ini juga karena meliputi provinsi besar. Contoh Papua itu antardaerah harus menggunakan pesawat. Biayanya di Papua Rp 2,6 triliun. Jadi biaya transportasi (pengiriman logistik,red) mahal," katanya.

Saat ditanya mengapa satuan anggaran pelaksanaan pilkada diubah dari APBD menjadi APBN, Sumarsono mengatakan karena perubahan sudut pandang.

"Akhirnya disepakati bahwa pilkada itu rezim pemilu. Konteksnya daerah membantu pusat, pertanggungjawabannya setelah disalurkan akan masuk APBN. Kalau masuk rezim pemda tidak perlu NPHD (tanda tangan naskah perjanjian hibah daerah,red)," pungkas Sumarsono.(gir/jpnn)