Anggaran PNS Digodok Sejumlah Menteri

JAKARTA -- Sejumlah menteri dan pejabat terkait menggelar rapat untuk membahas mengenai besaran gaji dan tunjangan PNS yang ideal. Pasalnya, selama ini banyak daerah yang anggaran aparaturnya cukup besar. Bila tak segera diatasi, dikhawatirkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus tergerus oleh anggaran aparatur. Pertemuan difokuskan pada model penyusunan APBD yang lebih mengutamakan kepentingan publik.

Menteri Keuangan Agus Martorawdojo usai pertemuan menjelaskan, salah satu topik yang dibicarakan dalam rapat yang digelar di Kantor Kemdagri itu adalah masalah harmonisasi gaji dan tunjangan PNS. Termasuk dibahas mengenai berapa jumlah PNS yang ideal di suatu daerah.

"Semua itu dalam rangka agar kita bisa menyusun APBD yang sehat. Ada daerah yang rata-rata biaya aparaturnya tinggi. Dan dikhawatirkan jika biaya aparatur tinggi, biaya untuk infrastuktur dan yang lain menjadi kurang," ujar Agus di gedung Kemdagri, Kamis (16/9).

Sementara, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemdagri, Saut Situmorang, menjelaskan, rapat yang dipimpin Mendagri Gamawan Fauzi itu merupakan tindak lanjut pelaksanaan 9 instruksi presiden pada retreat di Bogor pada 5-6 Agustus 2010. Rapat diikuti sejumlah menteri, antara wakil dari kementrian PAN&RB, menkeu, menteri PU, menkominfo, kepala Bappenas, dan kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan sejumlah pejabat dari instansi terkait.