Anggaran Program Padat Karya Ditambah, Ketua DPD RI Harap Penyerapan Tenaga Kerja Naik
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, berharap penambahan dana program padat karya bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang naik.
Seperti diketahui, anggaran program padat karya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).
"Keputusan Ditjen SDA Kempupera menambah anggaran program padat karya sendiri dimaksudkan untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya, Sabtu (3/4).
Dia menyebutkan, anggaran awal program padat karya Ditjen SDA sendiri sebesar Rp 3,35 triliun. Jumlah ini ditambah Rp 3,8 triliun sehingga total menjadi Rp 7,15 triliun.
Senator asal Jawa Timur ini menilai penambahan anggaran itu menjadi bentuk keseriusan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi.
"Oleh sebab itu, kami berharap penambahan anggaran ini bisa berdampak positif, khususnya pada penyerapan tenaga kerja agar menjadi maksimal dan mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat provinsi," ungkap dia.
Pria yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu mengingatkan agar masalah teknis pelaksanaannya diperhatikan.
"Semua pihak harus berkomitmen dan menjalankan program ini dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparan," kata La Nyalla. (jpnn)
Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, berharap penambahan dana program padat karya bisa berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang naik.
Redaktur & Reporter : Elvi Robia
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Usulkan Lima Perbaikan untuk Program MBG Saat Raker Bersama Badan Gizi Nasional
- Rapat Konsultasi dengan Jaksa Agung, Wakil Kepala BAP DPD RI Yulianus Henock Sampaikan Pesan Penting
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Apresiasi Rencana Pemprov Jatim Kembangkan Rute Bus Trans Jatim
- Senator Filep Soroti Insiden 40 Siswa Keracunan Seusai Makan Bergizi Gratis, Simak
- Senator Dedi Batubara Bersama Tim K3 Unsur DPD RI Bertemu Sultan, Berikut Agendanya
- Soroti Penambahan Jumlah Reses DPD RI, ICWI Minta KPK Turun Tangan