Anggaran Rp150 T, Jokowi Cemas

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan besarnya anggaran keuangan yang dimiliki Pemprov DKI memerlukan pengawasan ekstra ketat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurut Jokowi, jika tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan, dirinya khawatir masyarakat Jakarta akan dirugikan.

"Di Solo, saya hanya megang 3,5 triliun. Tiga tahun ke depan, di Jakarta bisa 150 triliun. Kalau anggaran besar seperti ini tidak ada pengawasan, tidak ada pendampingan, tiap hari suruh melototin uang, ke kali nya kapan?," kata Jokowi usai penandatanganan nota kesepahaman pengawasan keuangan antara Pemprov DKI Jakarta dengan BPKP di kantor BPKP, Jakarta Timur, Selasa (30/10).

Jokowi pun mengaku terbantu dengan pengawasan yang dilakukan BPKP. Dengan begitu, Jokowi bisa lebih leluasa terjun ke lapangan untuk melakukan pemantauan.

"Kesepakatan ini mencapai konkrit. Yang ngawas keuangan sudah ada. Saya tinggal pergi ke kali, ke sungai," ucap Jokowi.