Anggaran Siluman Masuk APBD Perubahan DKI

PENETAPAN APBD Perubahan DKI 2012 masih menyisakan persoalan. Pasalnya sejumlah kalangan dewan menengarai terdapat alokasi anggaran yang tidak melalui proses pembahasan, alias anggaran siluman. Padahal anggaran yang sebesar Rp 41,3 triliun itu telah disahkan melalui rapat paripurna DPRD DKI pada awal Agustus lalu.

Hingga kini, nasib anggaran yang masih di tangan Kementerian Dalam Negeri itu terancam cacat hukum. Menyikapi poersoalan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana mengancam akan mencabut persetujuan atau tanda tangan dirinya yang telah dibubuhi dalam berkas pengesahan anggaran tersebut.

Menurut Lulung, sejumlah anggota dewan menemukan indikasi masuknya alokasi anggaran yang tidak melalui

pembahasan dewan. Indikasi tersebut ditengarai sebagai bentuk kepentingan pribadi oknum dewan. "Kami masih terus menelusuri. Beberapa alokasi anggaran lolos tanpa pembahasan. Pastinya untuk kepentingan pribadi," ujar dia, Rabu (12/9).

Ia menegaskan, keberadaan anggaran daerah bukan untuk kepentingan pribadi dan menumpuk kekayaan oknum dewan. "APBD itu untuk kepentingan rakyat, uangnya berasal dari rakyat. Jadi jangan coba-coba memainkannya untuk kepentingan pribadi. Apalagi terdapat indikasi bahwa anggaran siluman dimaksud tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat," tandas Lulung.