Anggaran Tak Jelas, Tahapan Molor

BATAM CENTER - Ketidakjelasan realisasi anggaran, membuat tahapan pengawasan pilkada di Provinsi Kepri ikut molor. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Kepri meminta agar anggaran sebesar Rp 20,8 miliar segera direalisasikan pemerintah.

"Kita mengusulkan anggaran Rp 20,8 miliar untuk panwas provinsi, kabupaten/kota, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan relawan. Anggaran itu akan dipakai seefisien mungkin, dan kita harapkan pemerintah segera merealisasikannya," kata Ketua Panwaslu Provinsi Kepri, Edward Mandala, didampingi anggota Panwaslu Fajri Nasution, kepada wartawan di kantor Panwas Kota Batam, Batam Center, Sabtu (30/1) kemarin.

Edward menegaskan, pihaknya berharap anggaran itu tidak dikurangi oleh pemerintah. "Jangan sampai anggaran itu dikurangi secara tidak rasional, karena usulan Rp 20,8 miliar itu merupakan angka yang paling rasional," katanya.

Masalah anggaran itu, lanjut Edward, juga berdampak pada proses yang berlangsung hingga kini. "Proses yang terjadi sudah melanggar tahapan pilkada tahap 1, seperti yang diatur di Peraturan KPU Nomor 62/2009," ucapnya.