Anggaran Tak Jelas, Tahapan Molor

Sementara anggota Panwaslu Provinsi Kepri, Fajri Nasution, berharap pemerintah memberi perhatian serius terhadap keterlambatan realisasi anggaran Panwaslu dan stakeholder lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Provinsi Kepri.

"Kita harapkan kalangan legislatif dan pemain (bakal calon, Red) juga mengingatkan, karena ini berkaitan satu sama lain," ucapnya.

Mengenai masalah anggaran ini, kata Fajri, sudah diatur dalam UU Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah (Otda) dan Permendagri 44/2007 tentang penganggaran pemilihan kepala daerah.

"Jadi tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menganggarkan. Intinya sama-sama mengingatkan lah," tuturnya.