Anggaran tak Masuk Akal, FITRA Tolak Pembangunan Gedung DPR

jpnn.com - JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan penolakannya terhadap pembangunan komplek mewah gedung DPR. Pasalnya, pembangunan gedung dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan dan kinerja dewan.
"Secara keseluruhan Fitra menolak pembangunan gedung, batalkan anggarannya dan kembalikan ke kas negara," tegas Sekjen FITRA Yenny Sucipto, saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/1).
Menurutnya, berdasarkan kajian FITRA, politik anggaran di DPR tidak berpijak pada kepentingan rakyat. "DPR harus merevisi anggaran yang tidak wajar, tidak sesuai harga pengadaan di pasaran," ujarnya.
FITRA meminta pemeriitah selektif dan tidak transaksional terhadap kebijakan anggaran DPR. Sebab, lolosnya anggaran gedung tersebut merupakan dugaan bentuk barter perencanaan anggaran DPR-pemerintah.
"Kami minta KPK mengawasi dan menindak anggaran ajaib dan proyek mewah DPR," tegas Yenny.
Selain anggaran gedung, alun-alun demokrasi, dan poliklinik, FITRA juga membeberkan anggaran lain di internal dewan yang dianggap tidak wajar. Mulai dari dana rumah jabatan anggota (RJA) beserta isinya sebesar Rp 106 miliar lebih, pemeliharaan rusa di komplek parlemen (Rp 599 juta), pewangi/pengharum ruangan (Rp 2,6 miliar), dan sederet mata anggaran lainnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan penolakannya terhadap pembangunan komplek mewah gedung DPR. Pasalnya, pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Lemkapi Sebut RUU Kejaksaan akan Membuat Jaksa Kebal Hukum
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Mega Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, Pengamat Singgung Soal Prabowo Pekikkan Hidup Jokowi
- Puji Menhut, Menteri Lingkungan Norwegia: Dunia Memandang Peran Anda
- BSI Siap Layani 185 Ribu Calon Haji, Pelunasan Tahap 1 Sudah Dibuka
- Menteri Nusron dan APK Didesak Tangani Kasus Sengketa Tanah di Daerah