Anggaran Tambahan Ditolak, KPK Tetap Buru Koruptor

Meski demikian Antasari menegaskan, KPK telah menyusun rencana strategis (renstra) 2009. KPK, sambungnya, akan membidik BUMN yang selama ini menghimpun dana dari masyarakat namun dana itu belum digunakan untuk kepentinganmasyarakat. "Karena biasanya dana yang dihimoun dari masyarakat justru untuk investasi yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat," tandasnya.

Seperti diberitakan, sebelumnya DPR telah menolak permintaan anggaran tambahan sebesar Rp 90 miliar untuk pembangunan rumah tahanan KPK. Melalui surat bernomor TU.03/8199/DPR RI/XI/2008 tertanggal 14 November 2008 yang ditujukan ke Menteri Keuangan, DPR menegaskan alasan penolakan tambahan anggaran Rp 90 miliar itu.

DPR beralasan, berdasarkan rapat Pimpinan Komisi III, Pimpinan Poksi III dan Anggota Panitia Anggaran Komisi III tanggal 29 Oktober 2008, usulan anggaran tambahan itu belum dapat disetujui lantaran KPK belum pernah membahasnya bersama Komisi III DPR.(ara/jpnn)