Anggaran TNI Belum Transparan

Itu diwarisi sejak awal pembentukannya pada masa perang kemerdekaan. "Pada waktu itu, setiap unit pasukan mencari sumber keuangan, alutsista, dan logistik sendiri-sendiri dengan berbagai macam cara," jelas Anwar.

Alasan berikutnya, karena belum baiknya manajemen logistik dan alutsista Dephan/TNI, termasuk dalam sistem inventarisasi asetnya. Misalnya, TNI belum menerapkan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara (Simak BMN). Dengan begitu, TNI belum dapat menyajikan nilai BMN dengan benar, termasuk nilai persediaan pada akhir tahun. "Padahal, kesuksesan operasi militer sangat ditentukan jumlah dan mutu alutsista dan manajemen logistiknya," katanya.

Kemudian, pengelolaan kas dan rekening di Dephan/TNI belum terpadu, transparan, dan akuntabel. Misalnya, masih banyak jumlah rekening dan uang yang belum dilaporkan dengan tertib. "Selain itu, pengadaan maupun perawatan alutsista belum transparan dan akuntabel," ungkap Anwar. Terutama dalam pengadaan alutsista melalui perantara atau oknum calo yang panjang. Akibatnya, harga menjadi mahal di tengah keterbatasan anggaran negara.

Meski begitu, Anwar memuji upaya perbaikan sistem laporan keuangan Dephan/TNI dengan mengumpulkan seluruh komandan satuan di lingkungan TNI. "Jika sungguh-sungguh, pemberian opini wajar oleh BPK dapat terwujud," ujarnya.