Anggaran Unas SD Belum Cair

’’Ini kan tingkat pelaksana, bukan kebijakan. Ini harus diberi sanksi karena pelaksanaannya yang amburadul,’’ ujar Marzuki di kompleks parlemen kemarin.

Terkait dengan evaluasi terhadap Mendikbud, dia menyatakan hal itu menjadi kewenangan presiden dan sudah dilakukan berkala. ’’Itu sudah rutin. UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) mengevaluasi menteri,’’ kata Marzuki.

Menurut dia, penyelenggaraan unas kali ini merupakan yang terburuk sepanjang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY.) Dia meminta adanya investigasi persoalan yang sebenarnya. ’’Tendernya diragukan sebenarnya,’’ ujarnya.

Marzuki menegaskan, unas tidak boleh menjadi monopoli satu perusahaan tertentu yang bisa menimbulkan kekacauan distribusi. Menurut dia, standardisasi harga bisa diterapkan karena banyaknya percetakan di Indonesia.