Anggarkan Beli Jilbab Polwan, Kapolri Dipuji

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Kapolri Jenderal Sutarman yang akan segera mengucurkan dana untuk membeli seragam jilbab Polisi Wanita (Polwan) dipuji Komisi III DPR. Sebab, Kapolri dinilai memenuhi janjinya yang sudah disampaikan kepada wakil rakyat di komisi yang membidangi hukum.
Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menyebutkan direalisasikannya anggaran jilbab polwan sekaligus menjadi jawaban tentang boleh tidaknya polwan mengggunakan hijab.
"Komisi III tentu gembira karena Kapolri telah memenuhi janjinya saat raker terdahulu. Ini merupakan kado untuk para polwan," ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Selasa (9/12).
Nasir menilai segera cairnya anggaran jilbab untuk Polwan sebagai sinyal bahwa kapolri telah mengizinkan polwan secara nasional, yang ingin mengenakan jilbab. "Ini sinyal kuat Kapolri mengizinkan Polwan untuk memakai jilbab saat berdinas," jelasnya.
Pihaknya juga meminta Kapolri segera mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajarannya sampai ke Polsek di daerah untuk tidak lagi melarang penggunaan jilbab saat bertugas.
Senin kemarin (8/11/2014), Mabes Polri memutuskan untuk menganggarkan pembelian jilbab dalam komponen belanja seragam untuk polwan. Dari Rp51,6 triliun anggaran polri yang telah disetujui, Rp 13 triliun atau 28 persen untuk belanja barang.
Di dalam komponen belanja seragam dijelaskan akan dianggarkan sebesar Rp600 juta untuk pembelian jilbab polwan. (fat/jpnn)
JAKARTA - Keputusan Kapolri Jenderal Sutarman yang akan segera mengucurkan dana untuk membeli seragam jilbab Polisi Wanita (Polwan) dipuji Komisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kesimpulan Raker: Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026
- Pramono Ingatkan Warga Jakarta, Hujan Deras Masih Mengguyur
- Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno Wiwoho: Pengesahan RUU Perampasan Aset Harga Mati
- Muscab HIPMI Karawang 2025: Sejumlah Nama Muncul, Cecep Sopandi Dinilai Punya Keunggulan
- PN Jaksel Tunda Sidang Putusan Perkara Ted Sioeng
- SP IMPPI Desak Pemerintah Bentuk Tim Gabungan untuk Tangani Kasus TPPO di Kamboja