Anggarkan Pilgub Rp 180 Miliar, KPU Dibela Gubernur

"Itu yang mau dihitung, karena bisa jadi ada penghematan. Misalnya, bisa saja ada penggabungan antara kabupaten dan provinsi, itu nanti ada penghematan. Atribut-atribut juga nanti, bisa dilihat sejauh mana persiapannya dilakukan. Kalau masih ada sisanya tahun lalu seperti peti dan sebagainya yang masih bisa dimanfaatkan, itu bisa digunakan. Karena itu bukan barang yang mudah habis. Begitu juga honor. Semua ada standar rasionalisasi yang bisa kita jadikan acuan," ujarnya.

"Pengalaman kita setiap melaksanakan Pilkada, paling besar itu dibawah 10 miliar. Kalau kita punya kabupaten 12, nah provinsi itu kan kumpulan dari kabupaten. Jadi kita belum bisa menentukan karena belum ada standar. Hasil akhirnya akan diputuskan bersama antara KPU Sultra, pemerintah provinsi dan DPRD," tambahnya. (dri/ema/awa/jpnn)