Anggito Heran Pemerintah Tidak Pro RUU BPJS

"Yang perlu saya tegaskan di sini, BPJS harus ada dan harus jalan. Pemerintah kita tidak ada badan untuk mengurus jaminan sosial. Itu sebabnya pemerintah was-was bila akan mengeluarkan kebijakan tidak populer seperti menaikkan BBM, TDL, dll," tuturnya.

Hanya saja Anggito meminta, bila BPJS telah terbentuk, pemerintah tidak membebankan dengan deviden dan bayar hutang. "Jangan sampai pemerintah meminta deviden, apalagi sampai bayar hutang dari uang iuran peserta jaminan sosial. Karena itu sama saja dengan mendzolimi rakyat," pungkasnya. (Esy/jpnn)