Anggodo-KPK Bakal Adu Rekaman Sadapan
Rabu, 14 Juli 2010 – 01:25 WIB

Anggodo-KPK Bakal Adu Rekaman Sadapan
JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bakal menjadi ajang untuk adu rekaman sadapan terkait kasus Anggodo Widjojo. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan permohonan ke Pengadilan Tipikor untuk memperdengarkan rekaman hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pembicaraan Anggodo Widjojo.
Di sisi lain tim pembela Anggodo Widjojo juga mengajukan permintaan serupa, yakni mengajukan permohonan untuk memperdengarkan hasil sadapan terhadap pembicaraan telpon antara Ary Muladi dengan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja yang kini disimpan di Mabes Polri. “Nanti pengadilan akan membuat penetapan (untuk mendapat rekaman sadapan),” ujar Ketua Majelis Hakim, Tjokorda Rai Suamba saat memimpin persidangan atas Anggodo Widjojo di Pengadilan Tipikor, Selasa (13/7).
Koordinator tim JPU KPK, Suwarji, mengajukan permohonan agar rekaman sadapan atas Anggodo Widjojo yang pernah diputar di Mahkamah Konstitusi bias diperdengarkan di Pengadilan Tipikor. Permohonan serupa juga diajukan anggota tim pembela Anggodo, Tomson Situmeang.
Anggodo Widjojo pada persidangan itu sempat mengajukan permintaan, agar nantinya rekaman sadapan KPK terhadap dirinya diputar utuh. “Jangan dipotong-potong,” pinta Anggodo.
JAKARTA – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) bakal menjadi ajang untuk adu rekaman sadapan terkait kasus Anggodo Widjojo. Jaksa Penuntut
BERITA TERKAIT
- KPJ Healthcare Malaysia Tawarkan Wisata Medis Berkualitas Bagi Pasien Indonesia
- Jelang Seleksi Kompetensi PPPK Tahap 2, Honorer Satpol PP Ajukan 5 Tuntutan, Poin 4 & 5 Menohok
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar