Anggota Bawaslu Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas dan Mematuhi UU

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi menyampaikan ada beberapa syarat untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis.
Dia menyebutkan syarat tersebut antara lain regulasi yang jelas dan tegas, peserta Pemilu yang taat aturan, pemilih yang cerdas dan partisipatif, birokrasi netral, dan penyelenggara yang kompeten dan netral.
Selain itu, Puadi menyampaikan kualitas dan integritas pemilihan di tingkat lokal/daerah merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi.
“Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” kata Puadi saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dikutip Rabu (6/11).
Puadi menegaskan penyelenggara Pemilu yang berintegritas berdampak positif terhadap masa depan demokrasi.
“Penyelenggara Pemilu berintegritas merupakan syarat mutlak terwujudnya pemilihan berkualitas,” tegas Puadi.
Puadi menjelaskan integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara tindakan dan perilaku seorang penyelenggara dengan tanggung jawabnya harus mematahui peraturan perundangan-undangan.
“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu,” kata Puadi.
Ini pesan Anggota Bawaslu Puadi pada Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah II yang diselenggarakan DKPP RI
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029
- Datangi Komnas HAM, Agustiani Tio Laporkan Kesewenang-wenangan KPK