Anggota BPK Berlatar Belakang Politikus Dianggap Rawan Dilobi
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan lolosnya figur punya latar belakang partai politik (parpol) menjadi persoalan serius.
Kehadiran mereka membuat proses seleksi calon anggota BPK menjadi tidak ideal.
Hal ini Lucius sampaikan menyusul adanya figur berlatar belakang dan eks politikus yang masuk dalam 75 daftar calon anggota BPK.
Ada beberapa figur politisi dan eks politisi yang mengikuti proses seleksi anggota BPK. Di antaranya, Eva Yuliana (NasDem), Hendrik H. Sitompul (Demokrat), M. Misbakhun (Golkar), Mulfachri Harahap (PAN), Jon Erizal (PAN), Bobby Adhityo Rizaldi (Golkar), Akhmad Muqowam (Hanura) dan Daniel Lumban Tobing (eks PDIP).
Sebab, seleksi tersebut harus melewati proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.
Proses tersebut membuat pemilihan anggota BPK menjadi sebuah proses politik. Kondisi tersebut membuat figur berlatar belakang politikus lebih punya peluang untuk terpilih.
”Calon pimpinan BPK yang mengikuti seleksi justru terjebak mengikuti tuntutan politisi di DPR. Mereka umumnya mengandalkan lobi politik agar terpilih,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (19/7).
Lucius menyebutkan sejak awal sistem seleksi pimpinan BPK memang tidak bersahabat bagi kalangan profesional.
Formappi menyebutkan sejak awal sistem seleksi pimpinan BPK memang tidak bersahabat bagi kalangan profesional.
- Belajar dari BLBI, CBC Dorong Kejagung & BPK Sita Dana Judi Online di Bank, E-Wallet & Operator Seluler
- Lestari Ungkap Perlunya Sikap Antikorupsi untuk Wujudkan Kehidupan Berbangsa Lebih Baik
- Ini Alasan Anggota BPK Dorong UNS Menerapkan University Governance
- Lemhannas dan BPK Kerja Sama Wujudkan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan
- Ayu Ting Ting Enggan Terjun ke Dunia Politik, Ini Alasannya
- BPK Dorong Tata Kelola Pendanaan Iklim yang Transparan dan Efektif