JPNN.com 
Anggota Dewan dan Pejabat Pemkab Diingatkan Lapor Harta
jpnn.com, GRESIK - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Ketua DPRD Abdul Hamid mengingatkan pejabat jajarannya untuk melaporkan harta kekayaan mereka.
Data harta itu bisa diisikan lewat laporan harta kekayaan penyelenggara negara berbasis elektronik (e-LHKPN). Prosesnya tidak ribet.
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah datang untuk memberikan pendampingan soal pengisian e-LHKPN.
Dia adalah Fungsional Spesialis LHKPN KPK Andika Widiarto. Andika menegaskan, penyelenggara negara wajib mengisi LHKPN. Pengisian juga tidak sulit.
"Sudah menggunakan aplikasi. Tidak perlu membawa dokumen yang berjibun," katanya. Batas akhir pengisian LHKPN 31 Maret. "Berlaku secara berkala tiap tahun," paparnya.
Bupati Sambari menyatakan mendukung penuh langkah KPK itu. Dia menegaskan, pejabat Pemkab Gresik wajib mengisi LHKPN.
"Ini bagus agar penyelenggara negara taat aturan hukum," tuturnya.
Selain bukti taat aturan, lanjut Sambari, pelaporan kekayaan dinilai efektif untuk mencegah perbuatan melawan hukum.
Para pejabat daerah cukup mengisi laporan kekayaan secara online LHKPN tanpa perlu ke KPK.
- Dikabarkan Belum Lapor LHKPN, Raffi Ahmad: Lagi Proses
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN
- 50 Menteri dan Wamen Belum Menyerahkan LHKPN, Siapa Saja ya?
- Raffi Ahmad Belum Lapor LHKPN, KPK Bereaksi
- KPK Minta Menteri, Wamen, dan Kepala Badan Prabowo Segera Laporkan Kekayaannya
- Nilai OTT KPK di Kalsel Hampir Setengah Kekayaan Sahbirin Noor alias Paman Birin
